
BANTEN //propamnewstv.id/— Ketua Indonesia Contra Terrorism (ICT), Sapta, mendesak pemerintah pusat agar tidak memaksakan rencana zonasi pertambangan di Banten serta wacana relokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).
Seruan itu ia sampaikan dalam forum konsolidasi bersama warga dan tim advokat Banten pada Sabtu (21/11/2026).
Menurut Sapta, kedua agenda tersebut bersinggungan langsung dengan hajat hidup warga sehingga tidak sepantasnya ditetapkan tanpa mendengar suara masyarakat setempat.

Ia mengungkapkan bahwa rencana zonasi tambang dan pemindahan badak Jawa telah menimbulkan keresahan di kalangan warga Pandeglang.
Sikap penolakan warga, lanjutnya, semestinya dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah, bukan malah dipaksakan berjalan sesuai rancangan awal.

Sapta berpandangan bahwa isu ini tidak sekadar berkutat pada nasib badak Jawa atau sektor pertambangan, melainkan juga menyentuh hak warga dalam bersuara dan menentukan arah wilayah mereka.
“Ini bukan hanya permasalahan badak, bukan hanya permasalahan tambang, tetapi juga permasalahan harga diri warga masyarakat Pandeglang,” ujar Sapta, Sabtu (21/11/2026).

Ia juga mencermati adanya tanda-tanda bahwa pemerintah pusat tetap berupaya mewujudkan rencana tersebut meski kritik dan penolakan terus bermunculan.
Situasi seperti ini, menurutnya, rawan memicu gesekan jika aspirasi masyarakat tidak ditanggapi secara sungguh-sungguh.
Ia memperingatkan bahwa kebijakan yang dipaksakan berisiko memantik gejolak sosial sebagaimana pernah mencuat di beberapa wilayah lain.
Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk mengutamakan ruang dialog, mendengarkan warga, dan menahan langkah yang berpotensi memperkeruh keadaan.
“Jangan sampai keributan yang terjadi di Kalimantan, di Medan dan sebagainya akibat kebijakan yang dipaksakan terjadi di Pandeglang,” tegasnya.
Sapta menambahkan bahwa ICT menaruh harapan agar pemerintah pusat menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin.
Pendekatan yang berpihak pada warga serta menempuh koridor konstitusional dinilai krusial agar polemik zonasi tambang maupun relokasi badak Jawa tidak berlarut-larut menjadi konflik.
Ia turut menyinggung rekam jejak organisasinya yang sempat memilih jalur berbeda akibat kekecewaan terhadap pemerintahan.
Namun, setelah kembali bergabung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ICT memilih memperjuangkan perubahan lewat jalur konstitusional dan kerja sama dengan pemerintah.
Sapta menekankan bahwa upaya merespons kebijakan yang dianggap kurang adil kini harus ditempuh sesuai aturan main konstitusi.
Ia pun menyerukan warga Pandeglang untuk merapatkan barisan dan menyalurkan aspirasi secara rapi dan terarah.
“Kami seluruh masyarakat Pandeglang berharap kita bersatu dalam satu barisan tegak di dalam jihad konstitusi melawan ketidakadilan,” pungkasnya.
(PWDPI Farhan)
Tim//red
Tim/Red


