
JABAR //propamnewstv.id/ Tgl 18 November 2026. Kabupaten Bandung – pengelolaan anggaran ketahanan pangan tahun 2025 melalui Badan usaha milik Desa ( BUMDES ) diseluruh kabupaten Bandung menuai sorotan tajam dari awak media dan pemerhati desa.
Alokasi dana yang seharus nya mendongkrak produksi pangan lokal dan kesejahteraan petani, dinilai tidak berjalan efektip akibat lemah nya perencanaan serta minimnya keterbukaan informasi.”
Berdasarkan temuan awak media dilapangan, sejumlah perogram ketahanan pangan yang di kelola oleh BUMDES di wilayah kabupaten bandung tahun anggaran 2025 mengalami kendala serius di bidang ayam petelur.”

Mulai dari pembangunan kandang ayam, pengadaan ekor ayam petelur, sampai pakan nya.
Keluhan para ketua BUMDES yang sekarang menggeluti di bidang ayam petelur adalah harga pakan yang begitu melonjak mahal, yang tidak sesuai dengan harga telur ( harga jual beli di pasaran ). Sedangkan anggaran Dana BUMDES yang dikucurkan dari dana Desa ( minimal 20 persen sesuai regulasi pemerintah.”
Menurut salah seorang warga mengungkap kan perogram ketahanan pangan bidang ayam petelur kurang di rasakan oleh masyarakat, bahkan tidak lama kemudian kandang ayam petelur tersebut tidak peroduktip kembali dengan alasan harga pakan sangat mahal, dan harga telur di pasaran menurun ( murah ), tidak sebanding biyaya pengeluaran.
Bahkan hingga akhir tahun berjalan , belum ada laporan pertanggung jawaban ( LPJ ) yang di publikasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa.

Disini peran aktip lembaga pengawasan Desa ( BPD Desa ) patut di pertanyakan sejauh mana pengawasan perogram ayam petelur di bawah naungan BUMDES, dan peran aktip dinas inspektorat kabupaten Bandung dalam pengawasan dana BUMDES th 2025 di seluruh Desa.”
Anggaran ketahanan pangan ini tidak kecil, mencapai ratusan juta rupiah, namun dilapangan masyarakat banyak yang mengeluh dan belum dapat di rasakan manpaat nya. Selain persoalan transparansi, tata kelola kelembagaan BUMDES juga belum siap mengeksekusi program berselala besar. Beberapa unit usaha pangan dilaporkan mangkrak ( bangkrut ) dikarenakan tidak adanya pendampingan teknis, serta kajian kelayakan usaha sebelum pencairan dana dilakukan.
Menanggapi polemik ini, awak media dan masyarakat mendesak inspektorat kabupaten bandung dan dinas pemberdayaan masyarakat Desa ( DPMD) segera turun tangan agar melakukan audit investigasi terhadap pengguna dana ketahan pangan BUMDES 2025.”
Yang lebih mengheran kan nya hampir semua kepengurusan BUMDES desa di kelola oleh keluarga besar kepala desa / sanak family nya.
Jurnalis : Asep Gemoy : sely
//red


