LK3 Banjarmasin Tolak Perluasan Perda Ramadhan, Minta DPRD Kalsel Kaji Ulang Urgensinya

- Reporter

Selasa, 17 November 2026 - 14:05

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KALSEL //propamnewstv.id/ –Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin, menolak usulan perluasan Peraturan Daerah (Perda) Ramadhan menjadi regulasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) juga menolak usulan tersebut.

Sikap ini disampaikan melalui surat pernyataan resmi no. 111/LK3/XI/2026, yang dilayangkan langsung kepada DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (16/11/2026).

Penolakan ini merespon dari pada usulan MUI Kalsel tertuang dalam surat Nomor A-124/DP-P/MUI-KS/SR/X/2026 dengan tajuk Penyelenggaraan Toleransi dan Ketertiban Kegiatan Masyarakat pada Bulan Ramadhan.

Sebab Perda Toleransi di tingkat Provinsi ini berpotensi menimbulkan diskriminasi dan membatasi hak warga negara berdasarkan perbedaan keyakinan maupun latar belakang.

Meskipun dikatakan mengusung asas kebhinnekaan, inklusivitas, dan keadilan, LK3 menilai pengaturan aktivitas masyarakat selama Ramadhan tetap harus menjamin hak seluruh warga.

Mengingat Perda Ramadhan yang diatur di kabupaten/kota di Kalsel, seperti Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, sering menimbulkan polemik tersendiri. Terutama bagi warga non-muslim.

Direktur LK3 Banjarmasin, Abdani Solihin, mempertanyakan urgensi dan skala prioritas usulan tersebut.

Menurutnya, masih banyak hal lain yang vital untuk mendapat perhatian MUI Kalsel. Misalnya saja soal bencana, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kerusakan lingkungan, hingga masyarakat terdampak bencana.

“Perhatian MUI akan lebih bermakna jika diarahkan untuk menggerakkan umat menjawab persoalan tersebut. Ini terkesan reaktif dan terburu-buru,” nilainya.

Atas dasar itu, LK3 mendorong pemerintah daerah dan DPRD memprioritaskan regulasi yang menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Lima prioritas yang diusulkan meliputi:

Perda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Perda Krisis Ekologi.

Perda Perlindungan Kelompok Rentan.

Perda Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Rakyat.

Perda Pendidikan dan Literasi.

Pada tahap implementasinya, LK3 juga mendorong penguatan pendidikan toleransi, moderasi beragama, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman melalui peran organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemerintah.

Oleh karenanya, desakan kepada DPRD Kalsel ditujukan untuk menindaklanjuti surat pernyataan sikap tersebut dengan memberikan respons dan sikap kelembagaan yang jelas.

Aspirasi masyarakat tidak seharusnya berhenti pada penerimaan dokumen administratif, tetapi perlu ditanggapi sesuai fungsi dan kewenangan DPRD.

“Kami berharap usulan tersebut dicabut dengan mempertimbangkan urgensinya serta potensi risiko konflik di tengah masyarakat pada masa mendatang,” harap Abdani.

 

Tim//red

Berita Terkait

Atasi kendala pengairan, Kelompok tani HARAPAN GAMBLANG 2. Apresiasi Bantuan pembangunan irpom.
Dukung Penuh Program Revitalisasi SDN Pasauran 1 Kecamatan Cinangka, Ketua DPW PWDPI Banten: Pastikan Berjalan Sesuai SOP dan Apresiasi Kinerja Kepala Sekolah Gun Gun Guntara, S.Pd.
PEDULI WARGA DISABILITAS, KAPOLSEK MAJALAYA KOMPOL ASEP DEDI SERAHKAN BANTUAN KURSI RODA KEPADA FAUZAN
Gaktiblin Digelar, Personel Polresta Banjarmasin Jalani Pemeriksaan Administrasi hingga Tes Urine
Tertibkan Jalan Raya, Polresta Banjarmasin Musnahkan 50 Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Intan 2026
Operasi Zebra Candi 2026, Polisi Bagikan Pamflet dan Stiker kepada Pengendara di Demak
Ketum PWDPI Siap Serahkan Laporan Catatan Redaksi Dugaan Korupsi dan Pungli di Disdikbud Kota Bandar Lampung ke KPK dan Kejagung
Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 08:41

Atasi kendala pengairan, Kelompok tani HARAPAN GAMBLANG 2. Apresiasi Bantuan pembangunan irpom.

Rabu, 18 November 2026 - 08:28

Dukung Penuh Program Revitalisasi SDN Pasauran 1 Kecamatan Cinangka, Ketua DPW PWDPI Banten: Pastikan Berjalan Sesuai SOP dan Apresiasi Kinerja Kepala Sekolah Gun Gun Guntara, S.Pd.

Rabu, 18 November 2026 - 06:58

PEDULI WARGA DISABILITAS, KAPOLSEK MAJALAYA KOMPOL ASEP DEDI SERAHKAN BANTUAN KURSI RODA KEPADA FAUZAN

Rabu, 18 November 2026 - 06:52

Gaktiblin Digelar, Personel Polresta Banjarmasin Jalani Pemeriksaan Administrasi hingga Tes Urine

Rabu, 18 November 2026 - 06:50

Tertibkan Jalan Raya, Polresta Banjarmasin Musnahkan 50 Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Intan 2026

Rabu, 18 November 2026 - 06:40

Ketum PWDPI Siap Serahkan Laporan Catatan Redaksi Dugaan Korupsi dan Pungli di Disdikbud Kota Bandar Lampung ke KPK dan Kejagung

Selasa, 17 November 2026 - 16:49

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 16:40

Ketika Akal Menggugat Takhta: Dari Runtuhnya Dogma Menuju Pertarungan Ideologi Dunia & Dialektika Peradaban

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x