BANTEN //propamnewstv.id/— Rabu,28 Oktober 2026,Indonesia Contra Terror (ICT) menyerahkan berkas kajian dan rekomendasi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pembentukan regulasi mengenai pencegahan dan penanganan persoalan LGBT di Kabupaten Pandeglang. Penyerahan tersebut berlangsung dalam pertemuan dengan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Tubagus Agus Khatibul Umam, di Gedung DPRD
Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi dan penyampaian aspirasi ICT kepada lembaga legislatif agar persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat dikaji melalui mekanisme pembentukan kebijakan daerah.
Penasehat Forum Silaturahmi Masyarakat Pandeglang sekaligus Pembina ICT, Ayi Erlangga, membenarkan penyerahan berkas tersebut. Menurutnya, dokumen yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan kajian DPRD dalam mempertimbangkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pencegahan dan penanganan LGBT.
“Hari ini kami menyerahkan berkas dukungan terkait pencegahan anti-LGBT. Kita lampirkan Perda LGBT dari Kota Bogor yang sudah jadi, agar menjadi salah satu indikator pendukung Raperda LGBT,” kata Ayi Erlangga.
Berkas yang diserahkan memuat kajian mengenai fakta sosial, peristiwa hukum, analisis sebab-akibat, serta rekomendasi kebijakan. ICT berharap dokumen tersebut dapat memperkaya pertimbangan DPRD dalam menilai kebutuhan regulasi sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pandeglang.
Ketua Umum ICT, Syailendra Adi Sapta, menegaskan bahwa dorongan pembentukan kebijakan perlu dibangun melalui tiga landasan yang saling berkaitan, yakni kepentingan sosial, kepentingan hukum, dan kepentingan legislasi.
Menurut Syailendra, kepentingan sosial menjadi dasar untuk mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perhatian, kepentingan hukum memastikan setiap langkah memiliki landasan yang sah, sedangkan kepentingan legislasi menjadi mekanisme untuk menerjemahkan kebutuhan tersebut ke dalam kebijakan yang dapat dilaksanakan.
“Bagi kami, persoalan sosial perlu dikaji berdasarkan fakta. Penanganannya harus memiliki dasar hukum yang jelas, dan kebijakan yang dibentuk harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
ICT berharap rekomendasi yang disampaikan dapat ditelaah lebih lanjut oleh DPRD bersama pemerintah daerah melalui proses legislasi yang berlaku. Organisasi tersebut juga mendorong penguatan pendidikan keluarga, pendidikan karakter, perlindungan anak, serta keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan berbagai persoalan sosial.
Dalam proses penyusunan regulasi, ICT memandang penting adanya kajian yang objektif, partisipasi publik, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setiap rumusan kebijakan juga perlu memperhatikan kepastian hukum, batas kewenangan pemerintah daerah, dan mekanisme pelaksanaan yang terukur.
Penyerahan rekomendasi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pembahasan yang lebih substantif mengenai kebutuhan kebijakan daerah, dengan tetap mengedepankan kajian, dialog, dan mekanisme legislasi yang berlaku.
Tentang ICT
Indonesia Contra Terror (ICT) merupakan organisasi yang mendorong pencegahan berbagai persoalan sosial melalui edukasi, kaderisasi, advokasi, dan penguatan peran masyarakat.
Tim/Red