JAKARTA //propamnewstv.id/— JAKARTA, 7 Oktober 2026 — Demo Relawan Perempuan dan Anak Indonesia (RPA Indonesia) pada Selasa, 6 Oktober 2026 membuahkan hasil, karena hari Rabu ini, Gedung Merah Putih KPK menjadi saksi momen yang tak luput dari perhatian publik. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, hadir dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang bergulir di lingkungan kementerian yang dipimpinnya.
Bukan perkara biasa. Di balik pemeriksaan ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka dan mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp106,3 miliar. Kini penyidik mendalami: apakah aliran dana tersebut menyentuh hingga ke pucuk pimpinan kementerian?
Pemeriksaan yang berlangsung siang ini (7/10) dijadwalkan untuk menggali keterangan Nusron Wahid terkait dugaan suap yang melibatkan pejabat di lingkungan ATR/BPN. Namun sejumlah pihak mempertanyakan:
Apakah kedudukan sebagai “saksi” bersifat tetap, atau masih bisa berubah menjadi tersangka jika ditemukan bukti keterlibatan langsung?
Bagaimana jejak aliran uang Rp106,3 miliar itu — dari siapa, melalui jalur apa, dan ke mana akhirnya berlabuh?
Apakah keterangan Menteri hari ini dapat menjelaskan celah kelembagaan yang memungkinkan praktik suap berlangsung di tubuh kementerian?
Pemeriksaan ini datang tak lepas dari desakan yang sebelumnya disuarakan masyarakat dan elemen pengawasan:
RPA Indonesia dan elemen masyarakat telah menyerukan agar jajaran pimpinan ATR/BPN termasuk Nusron Wahid ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan mafia tanah dan korupsi;
KPK menyatakan akan memeriksa secara menyeluruh tanpa pandang kedudukan;
Pemerintah melalui pernyataan Yusril Ihza Mahendra disebut menghormati proses hukum yang berjalan.
Kasus ini menyentuh hajat hidup jutaan warga Indonesia. Kementerian ATR/BPN memegang kendali atas pengelolaan tanah negara — sumber kehidupan, kepastian hak, dan keadilan agraria. Jika di tempat pengurusan keadilan tanah justru tumbuh praktik suap, maka rakyatlah yang paling dirugikan.
“Kami menginginkan proses yang transparan, tuntas, dan tidak pandang jabatan. Siapa pun yang terlibat, harus dipertanggungjawabkan. Tanah rakyat bukan lahan untuk diperdagangkan,” tegas pengamat hukum.
Hari ini Nusron Wahid hadir. Besok apa yang terjadi? Apakah pemeriksaan ini menjadi pintu pengungkapan jaringan yang lebih luas? Atau justru berhenti di sini?
Seluruh rakyat Indonesia menantikan jawaban KPK — bukan kata-kata, melainkan tindakan nyata yang tak kenal ampun.
Red/JS