Kolaborasi BPN dan Kejati Banten, Dorong Penanganan Masalah Pertanahan Lebih Efektif

- Reporter

Kamis, 23 April 2026 - 03:04

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto:Penandatangan PKS Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten dan kantor wilayah BPN

BANTEN //propamnewstv.id/ — Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ( PKS ) antara Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Provinsi Banten menjadi wujud kolaborasi konkret dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Arief Muliawan, Rabu (22/4/2026).

 

Arief menegaskan bahwa kerja sama yang terjalin harus memberikan manfaat nyata dan tidak hanya bersifat administratif semata. “Kerja sama ini harus benar-benar efektif di lapangan dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar formalitas di atas kertas, ” ujarnya.

 

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kinerja, terutama dalam menghadapi persoalan pertanahan yang semakin kompleks, termasuk praktik mafia tanah. Menurutnya, peran Kejaksaan Tinggi menjadi sangat strategis dalam mendukung BPN, khususnya dalam aspek penegakan hukum.

 

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa BPN pada dasarnya melakukan pemeriksaan secara administratif ( formal ), sementara dalam proses hukum diperlukan pembuktian secara materiil. “Di sinilah pentingnya dukungan dari Kejaksaan, agar penanganan persoalan pertanahan dapat dilakukan secara komprehensif ,” jelasnya.

 

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. Ia menilai komunikasi yang intens selama ini menjadi kunci utama dalam membangun kolaborasi yang kuat.

 

“Saya meyakini bahwa sebelum ada kolaborasi dan koordinasi, harus ada komunikasi terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa bekerja sama jika komunikasi tidak berjalan dengan baik,” ungkap Harison.

 

Ia berharap penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah. “Kita tinggal menjalankan kebijakan pemerintah secara tepat ( Proper ), hati-hati ( Prudent ), serta dengan penuh integritas dan profesionalisme,” tambahnya.

 

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Bernadeta Maria Erna Elastiyani, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas BPN. Ia menegaskan bahwa seluruh bidang di Kejaksaan, baik Intelijen, Perdata dan Tata Usaha Negara ( Datun ), maupun bidang lainnya, siap berkolaborasi.

 

“Kami siap bekerja sama, bergotong royong dengan semangat bersih dan berintegritas. Harapannya, sinergi ini dapat mendukung dan menyukseskan program baik dari Kejaksaan maupun BPN,” ujarnya.

 

Ia juga menambahkan bahwa ke depan akan dilakukan penguatan kerja sama hingga ke tingkat daerah, termasuk melalui penandatanganan MoU antara Kejaksaan Negeri dan Kantor Pertanahan. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi dapat berjalan lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Turut dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Ardito Muwardi, Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN, Unu Ibnudin; Kasubdit Bina Pengadaan Tanah Wilayah I, Bambang Trihartanto Suroyo; Kepala Bidang Penetapan dan Pendaftaran Hak, Darman Satia HS; Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Anugerah Satriwibowo; Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, GOyandi Dwi Ammar; Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Encep Mulya Nakhrowi.

 

Toni (Red)

Berita Terkait

Silaturahmi Ketua DPW PWDPI Banten ke SDN Cikondang, Dukung Penuh Program Revitalisasi Sekolah Berjalan Sesuai SOP dan Disambut Hangat Pihak Sekolah
Dukung Penuh Revitalisasi SDN Pasauran 2, Pimpinan Media Propam News TV: Edukasi dan Pengawasan Penting Agar Program Berjalan Sesuai Aturan
BNN Tangkap Buronan TPPU Narkotika, Aset Jaringan Sindikat Senilai Rp32 Miliar Dibidik
Diduga Cekik Korban hingga Tewas, Pria mabuk Diamankan Polsek Alalak di Handil Bakti
Pengelolaan anggaran ketahanan pangan BUMDES, 2025 di wilayah kabupaten Bandung menjadi sorotan awak Media karena tidak transfaransi dan Bobrok / amburadul.
Kapolres Banjarbaru Hadiri Launching POLIRAN Polda Kalsel, Buka Peluang Kerja bagi Masyarakat
Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat
Launching Job Fair Poliran, Polda Kalsel Sediakan Ribuan Lowongan Kerja hingga Fasilitasi Warga Pelosok
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 06:51

Silaturahmi Ketua DPW PWDPI Banten ke SDN Cikondang, Dukung Penuh Program Revitalisasi Sekolah Berjalan Sesuai SOP dan Disambut Hangat Pihak Sekolah

Kamis, 19 November 2026 - 06:48

Dukung Penuh Revitalisasi SDN Pasauran 2, Pimpinan Media Propam News TV: Edukasi dan Pengawasan Penting Agar Program Berjalan Sesuai Aturan

Kamis, 19 November 2026 - 06:44

BNN Tangkap Buronan TPPU Narkotika, Aset Jaringan Sindikat Senilai Rp32 Miliar Dibidik

Kamis, 19 November 2026 - 06:34

Diduga Cekik Korban hingga Tewas, Pria mabuk Diamankan Polsek Alalak di Handil Bakti

Kamis, 19 November 2026 - 06:25

Pengelolaan anggaran ketahanan pangan BUMDES, 2025 di wilayah kabupaten Bandung menjadi sorotan awak Media karena tidak transfaransi dan Bobrok / amburadul.

Kamis, 19 November 2026 - 06:14

Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat

Kamis, 19 November 2026 - 06:08

Launching Job Fair Poliran, Polda Kalsel Sediakan Ribuan Lowongan Kerja hingga Fasilitasi Warga Pelosok

Kamis, 19 November 2026 - 05:47

Peduli Korban Karhutla, Pasis Sesko TNI Salurkan Sembako dan Gelar Penyuluhan di HST

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x