Foto: Kegiatan Forum Konsultasi publik
KALBAR //propamnewstv.id/ – Sorotan terhadap pelayanan di kawasan perbatasan akhirnya dijawab oleh Bea Cukai Entikong melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan ini menjadi ajang terbuka bagi lintas instansi dan masyarakat untuk menyampaikan kritik, keluhan, hingga harapan terhadap kinerja pelayanan kepabeanan. Digelar di wilayah strategis perbatasan Indonesia–Malaysia, forum ini mempertemukan aparat pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, serta masyarakat pengguna jasa. Suasana diskusi berlangsung dinamis, bahkan sejumlah persoalan krusial disampaikan secara terbuka.
Beberapa peserta menyoroti masih adanya kendala dalam proses pelayanan, mulai dari kecepatan layanan hingga pengawasan barang ilegal yang dinilai perlu diperketat namun tetap tidak menghambat arus barang legal.
Kepala Bea Cukai Entikong menegaskan pihaknya tidak menutup diri terhadap kritik.
“Forum ini bukan sekadar formalitas. Kami butuh masukan nyata dari lapangan agar pelayanan kami benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa perbaikan pelayanan akan terus dilakukan, termasuk peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di kawasan perbatasan.
Di sisi lain, pelaku usaha berharap adanya keseimbangan antara pengawasan dan kemudahan prosedur. Mereka menilai, perbatasan Entikong memiliki potensi ekonomi besar jika didukung sistem pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien.
Forum ini menjadi sinyal bahwa pengawasan dan pelayanan di pintu perbatasan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi kuat antarinstansi dan keterlibatan aktif masyarakat untuk menutup celah pelanggaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dengan digelarnya Forum Konsultasi Publik ini, publik kini menanti: apakah suara masyarakat benar-benar ditindaklanjuti, atau hanya berhenti sebagai catatan forum semata?, tegasnya.
Tim (Red)