Kota Bandung,//PropamNewsTv.id/— Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (30 Maret 2026).
Penyampaian laporan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus refleksi atas kinerja pembangunan Kota Bandung sepanjang tahun 2025.
Dalam paparannya, Farhan menegaskan bahwa kinerja pemerintah daerah menunjukkan tren positif di berbagai sektor, mulai dari keuangan, pembangunan manusia, hingga lingkungan hidup.
Kinerja Keuangan Daerah Stabil
Realisasi pendapatan daerah Kota Bandung tahun 2025 mencapai Rp7,207 triliun atau 95,11 persen dari target Rp7,577 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp3,791 triliun (91,46%)
Pendapatan transfer: Rp3,367 triliun (98,13%)
Lain-lain pendapatan sah: terealisasi 100%
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp7,490 triliun atau 89,73 persen dari total anggaran Rp8,347 triliun.
“Pembangunan Manusia Meningkat
Di sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung mencapai 84,66 poin, masuk kategori tinggi dan melampaui rata-rata Provinsi Jawa Barat maupun nasional.
Capaian ini didukung oleh sejumlah indikator:
Usia harapan hidup: 76,30 tahun
Rata-rata lama sekolah: 11,41 tahun
Harapan lama sekolah: 14,27 tahun
Pengeluaran per kapita: Rp19,28 juta per tahun
Ekonomi Tumbuh dan Investasi Menguat.
Pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada 2025 tercatat 5,29 persen, melampaui target 5,1 persen. Meski sedikit di bawah capaian Jawa Barat, kondisi ini dinilai tetap menunjukkan ketahanan ekonomi daerah.
‘Ini menunjukkan ekonomi kota tetap kuat dan adaptif,” ujar
Muhammad Farhan.
Sementara itu, realisasi investasi mencapai Rp11,92 triliun, atau 107,61 persen dari target Rp11,07 triliun.
Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Bandung.
Kinerja Lingkungan Hidup Membaik
Pada sektor lingkungan, Pemerintah Kota Bandung berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 194.150 ton CO₂ ekuivalen, atau 270,44 persen dari target yang ditetapkan.
Selain itu:
Indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 58,42
Indeks kelayakan kota berada di angka 8,34 poin
Komitmen Tata Kelola dan Pembangunan Inklusif.
Farhan menegaskan komitmen Pemkot Bandung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan inovatif.
Hal ini sejalan dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi.
Ke depan,
Pembangunan Kota Bandung akan terus diarahkan pada prinsip inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan, dengan penguatan sektor ekonomi kreatif serta akselerasi digitalisasi layanan publik.
Menutup penyampaiannya, Muhammad Farhan berharap DPRD Kota Bandung dapat memberikan rekomendasi konstruktif guna menyempurnakan arah kebijakan pembangunan ke depan.
“LKPJ ini menjadi bahan evaluasi bersama demi Bandung yang lebih baik,” pungkasnya.
Sumber I tryo
Red I PNT
Editor I Aziz Naga
