DUGAAN KORUPSI DANA DESA: Polda Kalbar Serahkan Dua Mantan Pejabat Desa ke Kejari Sintang

- Reporter

Rabu, 25 Februari 2026 - 17:45

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PONTIANAK, // PropamNewstv.id – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar resmi melaksanakan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan APBDesa kepada Penuntut Umum Kejari Sintang, Rabu (25/02/2026).

Prosesi penyerahan berlangsung di Kantor Kejati Kalbar setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

Dua tersangka yang diserahkan adalah Hendrikus Mada, A.Md.Kep, terkait pengelolaan APBDesa Tinum Baru Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang (TA 2022–2024), dan Kereng, terkait pengelolaan APBDesa Nanga Segulang Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang (TA 2016–2018).
Total Kerugian Negara Mencapai Miliaran Rupiah.

Berdasarkan hasil audit, perbuatan Hendrikus Mada diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp834,5 juta. Meski telah ada pengembalian sebesar Rp141,5 juta ke kas desa, sisa kerugian yang harus dipertanggungjawabkan masih mencapai Rp692,9 juta.

Sementara itu, tersangka Kereng diduga merugikan negara hingga Rp1,3 miliar. Modus operandi yang digunakan keduanya serupa, yakni penyimpangan kegiatan fisik dan non-fisik, penggelembungan anggaran (mark-up), serta pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif.

Komitmen Penegakan Hukum :
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, mengonfirmasi bahwa kedua tersangka kini menjadi tanggung jawab Penuntut Umum dan ditahan di Lapas Kelas II Pontianak selama 20 hari ke depan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Taufik Effendi, S.H., M.H., menegaskan sikap nihil kompromi terhadap penyelewengan dana desa.

“Dana desa adalah hak masyarakat. Ketika anggaran itu diselewengkan, yang dirampas bukan hanya uang negara, tetapi juga masa depan warga desa,” tegas Taufik.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 603 dan/atau Pasal 604 jo Pasal 20 huruf c UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ( Red )

Berita Terkait

Atasi kendala pengairan, Kelompok tani HARAPAN GAMBLANG 2. Apresiasi Bantuan pembangunan irpom.
Dukung Penuh Program Revitalisasi SDN Pasauran 1 Kecamatan Cinangka, Ketua DPW PWDPI Banten: Pastikan Berjalan Sesuai SOP dan Apresiasi Kinerja Kepala Sekolah Gun Gun Guntara, S.Pd.
PEDULI WARGA DISABILITAS, KAPOLSEK MAJALAYA KOMPOL ASEP DEDI SERAHKAN BANTUAN KURSI RODA KEPADA FAUZAN
Gaktiblin Digelar, Personel Polresta Banjarmasin Jalani Pemeriksaan Administrasi hingga Tes Urine
Tertibkan Jalan Raya, Polresta Banjarmasin Musnahkan 50 Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Intan 2026
Operasi Zebra Candi 2026, Polisi Bagikan Pamflet dan Stiker kepada Pengendara di Demak
Ketum PWDPI Siap Serahkan Laporan Catatan Redaksi Dugaan Korupsi dan Pungli di Disdikbud Kota Bandar Lampung ke KPK dan Kejagung
Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 08:41

Atasi kendala pengairan, Kelompok tani HARAPAN GAMBLANG 2. Apresiasi Bantuan pembangunan irpom.

Rabu, 18 November 2026 - 08:28

Dukung Penuh Program Revitalisasi SDN Pasauran 1 Kecamatan Cinangka, Ketua DPW PWDPI Banten: Pastikan Berjalan Sesuai SOP dan Apresiasi Kinerja Kepala Sekolah Gun Gun Guntara, S.Pd.

Rabu, 18 November 2026 - 06:58

PEDULI WARGA DISABILITAS, KAPOLSEK MAJALAYA KOMPOL ASEP DEDI SERAHKAN BANTUAN KURSI RODA KEPADA FAUZAN

Rabu, 18 November 2026 - 06:52

Gaktiblin Digelar, Personel Polresta Banjarmasin Jalani Pemeriksaan Administrasi hingga Tes Urine

Rabu, 18 November 2026 - 06:50

Tertibkan Jalan Raya, Polresta Banjarmasin Musnahkan 50 Knalpot Brong Hasil Operasi Patuh Intan 2026

Rabu, 18 November 2026 - 06:40

Ketum PWDPI Siap Serahkan Laporan Catatan Redaksi Dugaan Korupsi dan Pungli di Disdikbud Kota Bandar Lampung ke KPK dan Kejagung

Selasa, 17 November 2026 - 16:49

Dugaan Setoran Wajib Rp5‑10 Juta Setiap Pencairan Dana BOS SD di Kota Bandar Lampung, Jumlah Dugaan Pungutan Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Selasa, 17 November 2026 - 16:40

Ketika Akal Menggugat Takhta: Dari Runtuhnya Dogma Menuju Pertarungan Ideologi Dunia & Dialektika Peradaban

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x