GOWIL Akan Gelar Konferensi Pers, Siap Bongkar Dugaan Ketertutupan Dana BOS di Disdik Pandeglang

- Reporter

Senin, 23 Februari 2026 - 04:57

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PANDEGLANG,// PropamNewstv.id – Gelombang tekanan terhadap dugaan carut-marut pengelolaan anggaran pendidikan di SDN Karangsari 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang memasuki babak baru. Dalam waktu dekat, Gabungan Organisasi Wartawan dan Lembaga (GOWIL) memastikan akan melayangkan surat resmi permohonan konferensi pers sekaligus audiensi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

GOWIL merupakan aliansi sejumlah organisasi yang terdiri dari Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) DPC Pandeglang, Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang, Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Kabupaten Pandeglang, serta Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Provinsi Banten.

Langkah ini disebut sebagai respons atas meningkatnya keresahan publik terkait transparansi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pengawasan kondisi fisik sejumlah sekolah dasar di wilayah tersebut.

Ketua GWI DPC Pandeglang, Raeynold Kurniawan, menegaskan bahwa audiensi bukan sekadar formalitas, melainkan upaya konkret menuntut keterbukaan data.

“Kami tidak ingin polemik ini berlarut-larut tanpa kejelasan. Dana BOS adalah uang negara yang bersumber dari rakyat. Maka publik berhak tahu bagaimana realisasinya, apa saja prioritasnya, dan bagaimana mekanisme pengawasannya. Jika memang tidak ada yang perlu ditutupi, silakan buka datanya secara transparan,” tegas Raeynold.

Ia juga menambahkan bahwa GOWIL akan meminta penjelasan resmi terkait mekanisme pengawasan berjenjang, termasuk langkah-langkah evaluasi fisik sekolah yang mengalami kerusakan bertahun-tahun.

Senada, Sekjen AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, Jaka Somantri, menegaskan bahwa organisasi pers dan lembaga yang tergabung dalam GOWIL tidak akan tinggal diam jika prinsip akuntabilitas diabaikan.

“Kami ingin memastikan tidak ada pembiaran sistematis. Jika ada keterbatasan regulasi penggunaan BOS untuk perbaikan berat, maka harus dijelaskan secara terbuka: kapan diusulkan, ke mana diajukan, dan sejauh mana prosesnya. Jangan sampai publik hanya menerima janji tanpa dokumen dan timeline yang jelas,” ujarnya.

Jaka menegaskan, audiensi ini juga akan meminta akses terhadap laporan realisasi Dana BOS tahun 2023, 2024, dan 2025, termasuk rincian belanja operasional dan pemeliharaan. Menurutnya, keterbukaan bukan bentuk serangan terhadap institusi, melainkan bagian dari kontrol sosial yang sah.

GOWIL menyatakan, jika dalam audiensi nanti tidak diperoleh jawaban yang substantif dan berbasis data, pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami datang bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk memastikan pendidikan anak-anak Pandeglang tidak dikorbankan oleh lemahnya tata kelola,” tutup Raeynold.

Publik kini menanti apakah Dinas Pendidikan akan membuka ruang dialog secara transparan, atau justru memilih bungkam di tengah sorotan yang semakin tajam//red//tim

Berita Terkait

Imigrasi Entikong Perketat Pengawasan di Jalur Perbatasan, Dua PLBT di Kecamatan Sekayam Jadi Perhatian
Bupati Sintang Buka Rakor Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sintang
POLRES BALANGAN TERIMA KUNJUNGAN TIM AUDIT KINERJA TAHAP II ITWASDA POLDA KALSEL TA. 2026
Dari Madura hingga Kalimantan, BNN–Polri Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Negara, Aset Rp 150 Miliar Disita
Silaturahmi Ketua DPW PWDPI Banten ke SDN Cikondang, Dukung Penuh Program Revitalisasi Sekolah Berjalan Sesuai SOP dan Disambut Hangat Pihak Sekolah
Dukung Penuh Revitalisasi SDN Pasauran 2, Pimpinan Media Propam News TV: Edukasi dan Pengawasan Penting Agar Program Berjalan Sesuai Aturan
BNN Tangkap Buronan TPPU Narkotika, Aset Jaringan Sindikat Senilai Rp32 Miliar Dibidik
Diduga Cekik Korban hingga Tewas, Pria mabuk Diamankan Polsek Alalak di Handil Bakti

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 01:55

Imigrasi Entikong Perketat Pengawasan di Jalur Perbatasan, Dua PLBT di Kecamatan Sekayam Jadi Perhatian

Jumat, 20 November 2026 - 01:50

Bupati Sintang Buka Rakor Pembangunan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sintang

Jumat, 20 November 2026 - 01:45

POLRES BALANGAN TERIMA KUNJUNGAN TIM AUDIT KINERJA TAHAP II ITWASDA POLDA KALSEL TA. 2026

Jumat, 20 November 2026 - 01:40

Dari Madura hingga Kalimantan, BNN–Polri Bongkar Jaringan Narkoba Lintas Negara, Aset Rp 150 Miliar Disita

Kamis, 19 November 2026 - 06:51

Silaturahmi Ketua DPW PWDPI Banten ke SDN Cikondang, Dukung Penuh Program Revitalisasi Sekolah Berjalan Sesuai SOP dan Disambut Hangat Pihak Sekolah

Kamis, 19 November 2026 - 06:44

BNN Tangkap Buronan TPPU Narkotika, Aset Jaringan Sindikat Senilai Rp32 Miliar Dibidik

Kamis, 19 November 2026 - 06:34

Diduga Cekik Korban hingga Tewas, Pria mabuk Diamankan Polsek Alalak di Handil Bakti

Kamis, 19 November 2026 - 06:25

Pengelolaan anggaran ketahanan pangan BUMDES, 2025 di wilayah kabupaten Bandung menjadi sorotan awak Media karena tidak transfaransi dan Bobrok / amburadul.

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x