Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo Subianto: Klaim Sukses atau Kegagalan Terselubung ?

- Reporter

Selasa, 6 Januari 2026 - 02:13

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta // PropamNewstv.id – Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis, tepat berusia satu tahun. Ia membuat banyak klaim keberhasilan: MBG telah menyasar 49 juta penerima manfaat dengan 0,0007% kasus keracunan, melibatkan hampir 19.000 pelaku usaha kecil dan koperasi desa, dan menciptakan 1,5 juta pekerjaan baru.

Namun, temuan BBC News Indonesia dan analisis pengamat mengungkap sebaliknya.

Di beberapa daerah, ada dapur MBG yang sama sekali tidak mempekerjakan warga sekitar, upah para pekerja yang disebut “relawan” dianggap tidak transparan, dan minimnya keterlibatan usaha mikro.

Spanduk berwarna kuning kira-kira selebar satu meter terbentang di portal kompleks perumahan Parakan Indah Raya, Kota Bandung, Jawa Barat.

Tulisannya: ‘Kami warga RT 04/RW 02 Komplek Parakan mendukung program MBG, tapi kami menolak dapur produksi MBG di lingkungan kami karena banyak efek negatif bagi lingkungan’.

Ketua RW 04, Badri, menyebut SPGG berdiri di tengah permukiman yang mayoritas warganya berusia lanjut—yang dikhawatirkan bakal mengganggu waktu istirahat mereka. Sementara, dapur makan bergizi gratis beroperasi 24 jam.

Pihak pemilik SPPG, kata Badri, juga tidak menunjukkan iktikad baik karena diklaim telah berbohong. Kepada warga, mereka sebelumnya menyampaikan bakal mendirikan kantor yayasan amal zakat, bukan dapur makan bergizi gratis.

“Warga saat itu merasa senang, karena bisa beribadah, bersedekah. Dari awal sama sekali tidak menyebutkan bakal dibangun dapur MBG di sana.”

Di Cirebon, riak-riak penolakan juga mencuat.

Wiwik selaku Ketua RT 01 Perumahan Gunung Salak, Kota Cirebon, bilang komunikasi pihak SPPG dengan warga sangat terbatas.

“Mereka hanya izin secara lisan. Enggak ada surat, enggak ada komunikasi dengan warga. Padahal sebagai ketua RT saya harus dapat surat izin resmi,” ungkapnya.

MBG bermasalah dari hulu hingga hilir, bahkan diduga hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu. Baca temuan BBC News Indonesia tentang beragam persoalan dari berbagai kota itu. (Red)

Berita Terkait

Kapolri Hadiri Gala Dinner General Assembly ASEAN TUC 2026, Tekankan Hubungan Industrial Harmonis
Korlantas Polri Siap Amankan Mudik Lebaran 2026, Operasi Keselamatan Jadi Langkah Awal
Mahasiswa STIK Angkatan 83 Jalankan Pengabdian Masyarakat dan Trauma Healing bagi Penyintas Bencana di Aceh Utara
Rapim Polri Hari Kedua Serap Masukan Menteri soal Inflasi dan Penguatan Ekonomi Daerah
Investasi Kabupaten Semarang Tembus Rp4,38 Triliun, Tertinggi di Jateng untuk Kategori KPI
Babinsa Koramil Labuan Amas Selatan Dampingi Penyaluran Bantuan Korban Kebakaran
Peredaran Rokok Ilegal Marak di Kecamatan Menes, Kinerja Bea Cukai dan APH Dipertanyakan
Quick Respon Laporan 110, Polres Tabalong Tindak Aksi Balap Liar di Taman Giat

Berita Terkait

Rabu, 11 Februari 2026 - 09:20

Kapolri Hadiri Gala Dinner General Assembly ASEAN TUC 2026, Tekankan Hubungan Industrial Harmonis

Rabu, 11 Februari 2026 - 09:17

Korlantas Polri Siap Amankan Mudik Lebaran 2026, Operasi Keselamatan Jadi Langkah Awal

Rabu, 11 Februari 2026 - 09:14

Mahasiswa STIK Angkatan 83 Jalankan Pengabdian Masyarakat dan Trauma Healing bagi Penyintas Bencana di Aceh Utara

Rabu, 11 Februari 2026 - 09:10

Rapim Polri Hari Kedua Serap Masukan Menteri soal Inflasi dan Penguatan Ekonomi Daerah

Rabu, 11 Februari 2026 - 09:05

Investasi Kabupaten Semarang Tembus Rp4,38 Triliun, Tertinggi di Jateng untuk Kategori KPI

Rabu, 11 Februari 2026 - 08:34

Peredaran Rokok Ilegal Marak di Kecamatan Menes, Kinerja Bea Cukai dan APH Dipertanyakan

Rabu, 11 Februari 2026 - 05:27

Quick Respon Laporan 110, Polres Tabalong Tindak Aksi Balap Liar di Taman Giat

Rabu, 11 Februari 2026 - 05:21

Bupati Jayawijaya Ajak Pers Lawan Tantangan Digital

Berita Terbaru