Tanggerang // propamnewstv.id – Akhir akhir ini warga di Kabupaten Tangerang dibuat terperangah akibat munculnya angka kemiskinan ekstrem. Dimana angka yang mengukur kondisi di bawah garis hidup minimum itu dikategorikan cukup tinggi se-Provinsi Banten.
Indikator yang memunculkan angka kemiskinan ekstrem di kota seribu industri dan sejuta jasa tersebut pun dipertanyakan oleh dua aktivis kawakan Kabupaten Tangerang.
“Warga Kabupaten Tangerang dibuat bingung dengan acuan dan dasar perhitungan persentase penduduk miskin ekstrem yang kerap disampaikan ke publik tanpa penjelasan data yang transparan,” ungkap aktivis senior, H Retno Juarno,” Minggu (21/12/2025).
Kendati demikian, Retno mengajak semua pihak untuk bijak dalam menilai agar tidak menimbulkan persepsi yang negatif.
Sementara itu Alamsyah mendesak pihak-pihak yang melakukan pendataan angka kemiskinan ekstrem tersebut harus membuka data secara terbuka, termasuk metodologi, indikator, serta faktor-faktor yang dijadikan kajian.
Menurutnya, publik tidak cukup hanya disuguhkan dengan angka persentase tanpa penjelasan rinci.
“Jangan hanya bicara persentase kemiskinan ekstrem. Data dasarnya apa, indikatornya apa, wilayah mana saja, itu harus dibuka ke publik, masyarakat sekarang sudah cerdas,” ujar Alamsyah.
Alamsyah juga mempertanyakan soal pernyataan yang beredar di sejumlah media online, dimana, komentar terkait kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tangerang justru disampaikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten.
Ia menilai hal tersebut janggal, mengingat selama ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi jarang turun langsung melakukan pendataan di tingkat Kabupaten, khususnya Kabupaten Tangerang.
“Kalau kita jujur melihat kondisi dilapangan, sejak kapan OPD Provinsi Banten secara intens turun langsung mendata kemiskinan di Kabupaten Tangerang?, ini yang menjadi pertanyaan besar,” tegasnya.
Alamsyah mengatakan, bagaimana mungkin pihak yang jarang turun ke lapangan dapat memastikan secara akurat jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Tangerang.
Ia juga menyinggung pesatnya pembangunan perumahan di Kabupaten Tangerang yang terus menjamur dari tahun ke tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan narasi bahwa penduduk Kabupaten Tangerang didominasi oleh kemiskinan ekstrem.
“Kalau memang angka kemiskinan ekstrem tinggi, pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin perumahan terus tumbuh pesat di Kabupaten Tangerang?, ini logika yang harus dijawab dengan data, bukan asumsi,” pungkasnya.
Selain itu, Alamsyah juga menyebut, fakta bahwa banyak kerusakan infrastruktur di Kabupaten Tangerang justru itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.
Salah satu contohnya kata dia, yang disampaikan adalah ruas jalan Maja – Cisoka – Tigaraksa yang mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun dan baru diperbaiki setelah viral di media sosial akibat banyaknya korban kecelakaan.
“Kerusakan jalan Provinsi itu nyata dan ekstrem, baru diperbaiki setelah ramai dan viral. Begitu juga dengan ruas-ruas jalan lain yang rusak parah, mayoritas itu kewenangan Provinsi, termasuk pengelolaan irigasi yang OPD nya juga dipegang Provinsi,” ungkapnya.
