Karawang // propamnewstv.id – Forum Keluarga Purnawirawan Putra dan Putri TNI Polri (FKPPI) Rayon Karawang Kota hari ini mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang untuk melakukan audensi terkait temuan beberapa proyek pembangunan yang diduga bermasalah.(27/11/2025).
Kehadiran delegasi FKPPI diterima langsung dan dengan baik oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) PUPR Karawang, Aries Purwanto di ruang kerjanya.
Audensi ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dilayangkan FKPPI Karawang Kota, khususnya mengenai dugaan pelanggaran prosedur pada proyek di Pancawati yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik.
Pertemuan berlangsung secara dialogis dan hangat. Kabid SDA Aries Purwanto menyatakan apresiasi terhadap konsep audensi yang bersifat terbuka dan komunikatif ini.
“Saya senang dan mengapresiasi kehadiran dari FKPPI, dan menerima masukan-masukan yang diberikan,” ujar Aries.
Dalam kesempatan tersebut, Aries Purwanto juga secara terbuka mengakui adanya kendala internal yang dihadapi Dinas PUPR dalam hal pengawasan proyek di lapangan.
“Memang kita kurang pengawas lapangan dari sekitar 700 titik proyek pada tahun 2025, kita cuma punya 30 pengawas,” jelasnya, menyoroti rasio pengawas yang tidak ideal.
Menanggapi keterbatasan ini, Aries mengungkapkan rencana strategis ke depan untuk meningkatkan kualitas kontrol dan pengawasan.
“Untuk itu rencanannya kami kedepannya akan melibatkan pengawas eksternal,” tambahnya.
Isu utama terkait dugaan pelanggaran prosedur pada proyek di Pancawati direspons Kabid SDA Aries Purwanto dengan tegas. Ia memastikan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan segera menindaklanjuti temuan tersebut.
”Ya terima kasih atas informasi yang diberikan, terkait hal ini, pihak PUPR akan memanggil pihak pengawas proyek tersebut,” tegas Aries.
Lebih lanjut, Aries berkomitmen bahwa jika informasi dari FKPPI Karawang Kota terbukti benar, dirinya akan segera memberikan teguran keras atau bahkan memerintahkan bongkar ulang kepada pihak pemborong (kontraktor) yang bersangkutan.
Audensi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Dinas PUPR Karawang untuk meningkatkan pengawasan, transparansi, dan memastikan semua proyek infrastruktur berjalan sesuai prosedur, demi terciptanya pembangunan berkualitas bagi masyarakat Karawang. (ILMAN GM,SH.CDRA.)