SINTANG // propamnewstv.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang berupaya meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang ada di Kabupaten Sintang. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan BLUD di Ruang Rapat BPKAD Sintang pada Senin, (03/11/2025).
Kegiatan dihadiri oleh Budi Purwanto Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Sintang, Edy Harmaini selaku Kepala Dinas Kesehatan dan Lili Suryani Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
Penandatanganan Komitmen Bersama Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan BLUD tersebut dilakukan antara antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dengan 24 BLUD Kesehatan di Pemerintah Kabupaten Sintang yang terdiri dari 3 Rumah Sakit, 20 Pukesmas dan 1 Labkesda.
Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Sintang Harsyinto Linoh mewakili Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan beberapa hal penting terkait peningkatan akuntabilitas laporan keuangan BLUD.
” Yang perlu diperhatikan adalah pertama, disiplin dalam pelaporan dan penggunaan sistem informasi. Kedua, kualitas dan kepatuhan. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Keempat, transparansi untuk akuntabilitas publik ” terang Harysinto Linoh.
Sementara itu, Kepala Bidang Akuntansi Yahya Sucahya menyampaikan mengapa pentingnya komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan BLUD.
“Mengapa akuntabilitas itu penting, karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi, membentuk budaya akuntabilitas dan kepercayaan publik, mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan standar dan menjadi landasan dalam pengambilan Keputusan” beber Yahya Sucahya.
Sebelum tanda tangan komitmen bersama dalam kesempatan tersebut Ridwan Tony H. Pane selaku Direktur RSUD Ade M. Djoen Sintang berbagi pengalaman mengenai pengelolaan keuangan BLUD di RSUD, dan diakhiri dengan penyerahan LHP atas laporan keuangan BLUD RSUD Ade M. Djoen Sintang TA 2023 dan 2024 dengan opini wajar tanpa pengecualian.
( Red )
