MARTAPURA // propamnewstv.id – Kasus dugaan keracunan massal program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Martapura terus menuai sorotan tajam. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Banjar, untuk mengusut tuntas insiden yang menimpa puluhan siswa itu.
Direktur KAKI Kalsel H. Akhmat Husaini, SH, MA, menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dianggap sebagai musibah biasa. Menurutnya, program MBG menyangkut penggunaan uang negara, sehingga jika terjadi kelalaian atau penyimpangan, harus diusut secara hukum.
“Program itu adalah program Presiden Prabowo yang sangat baik, tapi mengapa bisa sampai menimbulkan keracunan? Bukankah sebelum disalurkan ke siswa seharusnya ada tim Balai Gizi yang menilai kelayakan makanan itu?” ujarnya dalam keterangan kepada media, Sabtu (11/10/2025).
Akhmat Husaini menyebut, kejadian ini harus dijadikan momentum bagi aparat penegak hukum untuk membuka tabir dugaan praktik bisnis terselubung di balik pelaksanaan program nasional yang seharusnya menyejahterakan rakyat.
“Jangan sampai program mulia ini justru dijadikan ajang bisnis oleh pihak-pihak tertentu tanpa memperhatikan standar mutu dan keselamatan konsumsi. Saya juga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Banjar dalam pengelolaan MBG. Kebenarannya biar Polres Banjar yang membuktikan,” tegas aktivis yang dikenal vokal ini.
Menurutnya, kasus ini berpotensi menyeret banyak pihak jika terbukti ada unsur kelalaian, mark-up, atau permainan dalam proses pengadaan dan distribusi makanan bergizi tersebut.
“Kalau benar ada keterlibatan pejabat atau wakil rakyat dalam proyek ini, maka itu harus dibuka ke publik. Jangan ada yang ditutupi,” sambungnya.
Sementara itu, Kapolres Banjar AKBP Dr. Fadli membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas insiden yang menimpa para siswa di Sekolah Assalam Martapura.
“Kami sudah mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium agar diketahui penyebab pastinya,” ujarnya kepada awak media.
Perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah korban terus bertambah. Hingga Kamis (9/10/2025) malam, tercatat 74 siswa menjalani perawatan di RSUD Ratu Zalecha Martapura, setelah sebelumnya pada sore hari hanya 37 orang yang dilaporkan sakit.
Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, didampingi Kapolres Banjar dan Pj Sekda Banjar, langsung turun tangan meninjau para korban di rumah sakit. Ia memastikan seluruh korban mendapatkan perawatan gratis, sekaligus berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
KAKI Kalsel menegaskan bahwa pengusutan kasus ini bukan semata soal mencari siapa yang salah, melainkan untuk menegakkan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana program strategis nasional.
“Ini soal keselamatan anak-anak bangsa dan tanggung jawab moral terhadap uang rakyat. Kalau ada penyimpangan, maka harus ada konsekuensi hukum,” pungkas Akhmat Husaini.
KAKI Kalsel juga berencana melayangkan surat resmi ke Mabes Polri dan KPK untuk memantau perkembangan penanganan kasus ini, agar tidak berhenti hanya di tingkat daerah.
Kasus keracunan massal MBG Martapura kini menjadi sorotan publik se-Kalimantan Selatan. Warga berharap aparat bisa membongkar tuntas akar persoalan, agar program makan bergizi gratis yang menjadi kebanggaan pemerintah pusat tidak tercoreng oleh ulah segelintir pihak yang bermain kotor.
(Red)
