JAKARTA // propamnewstv.id — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen penuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pilkada Ulang di sejumlah daerah. Hingga saat ini, dari 24 daerah yang dijadwalkan melaksanakan PSU, 22 daerah telah tuntas melaksanakannya.
Namun demikian, Kabupaten Barito Utara kembali diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggelar PSU lanjutan. Adapun dua daerah lainnya, yakni Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel, dijadwalkan akan melaksanakan PSU dalam waktu dekat. Sementara itu, Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka dipastikan akan menggelar Pilkada Ulang, setelah pada pemilu sebelumnya hasil pemungutan suara dimenangkan oleh kotak kosong.
“Tersisa tadi, kita sudah ketahui bahwa ada satu provinsi, tiga kabupaten, dan satu kota yang menjadi atensi bersama,” ujar Wamendagri Ribka Haluk saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU RI, Bawaslu, dan DKPP, di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/07/2025).
Wamendagri menegaskan, Kemendagri bersama KPU, Bawaslu, DKPP, serta unsur TNI-Polri akan terus mengawal pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang agar berjalan aman, lancar, dan sukses. Tujuannya agar kepala daerah terpilih merupakan hasil dari proses demokrasi yang sah.
Dalam konteks pendanaan, Kemendagri telah mendorong kepastian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang tersebut. Sejalan dengan arahan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, seluruh pihak di daerah diminta untuk terus menjaga stabilitas keamanan masyarakat selama seluruh tahapan berlangsung.
“Saya pikir, secara umum semuanya sudah dilaksanakan dengan baik oleh Kemendagri di bawah kepemimpinan Bapak Menteri, dan kami berharap semuanya berjalan lancar,” imbuh Ribka.
Secara khusus, Wamendagri meminta agar pihak terkait memberikan pendampingan teknis bagi PSU di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel demi meminimalisasi kemungkinan PSU ulang di masa mendatang. Ribka juga menekankan pentingnya langkah mitigasi risiko agar proses tersebut berjalan kondusif.
Lebih lanjut, Ribka mengungkapkan rasa syukur atas perkembangan positif tahapan Pilkada Ulang di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Ia berharap proses demokrasi tersebut dapat terlaksana dengan aman dan tertib.
“Semoga ini menjadi proses demokrasi yang baik bagi masyarakat di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka,” tutup Ribka.
Rapat ini turut dihadiri oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, serta jajaran pimpinan dari masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu.
Sumber : Puspen mendagri/Red
