KALSEL  //propamnewstv.id/ –Banjarmasin, 14 Oktober 2026 — Advokat H. Rachmad Fadillah, S.H., ditunjuk sebagai penasihat hukum warga negara asing (WNA) berinisial MR, yang diketahui bernama Mohammad Riyajuddin, dalam proses pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Penunjukan tersebut tertuang dalam surat Nomor S-18/KBC.1501/PPNS/2026 tertanggal 6 Oktober 2026. Berdasarkan dokumen itu, H. Rachmad Fadillah mendapatkan tugas memberikan pendampingan hukum kepada MR dalam menghadapi proses pemeriksaan oleh penyidik di lingkungan Bea dan Cukai.

Pendampingan ini menjadi bagian penting untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memberikan ruang bagi klien untuk memahami perkara yang dihadapinya serta menggunakan hak-hak hukumnya secara proporsional.

“Dalam setiap proses hukum, penegakan aturan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh pendampingan penasihat hukum dan mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan perundang-undangan,” Terang Rachmad.

Perkara yang dihadapi MR berkaitan dengan dugaan pengeluaran barang berupa emas dengan berat sekitar 1,2 kilogram melalui Terminal Internasional Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, pada 29 September 2026 sekitar pukul 10.00 WITA.

Berdasarkan dokumen penunjukan penasihat hukum, dugaan perbuatan tersebut dikaitkan dengan ekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan.

Dalam perkembangan penanganan perkara, MR menjalani pemeriksaan pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang lalu, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.

Penunjukan H. Rachmad Fadillah sebagai penasihat hukum memberikan dasar bagi pelaksanaan pendampingan terhadap MR dalam menghadapi tahapan pemeriksaan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara yang melibatkan warga negara asing, pendampingan hukum memiliki arti penting. Selain memastikan hak-hak hukum terpenuhi, penasihat hukum juga berperan membantu klien memahami proses pemeriksaan, substansi dugaan pelanggaran, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

“Pendampingan hukum bukan untuk menghalangi proses penegakan hukum, melainkan memastikan agar proses tersebut berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur. Kami menghormati kewenangan penyidik, tetapi pada saat yang sama hak-hak hukum klien juga harus dihormati dan dilindungi,” ujarnya lagi.

Berdasarkan dokumen yang diterima, perkara MR dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana di bidang kepabeanan, termasuk perbuatan mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.

Dalam tata laksana ekspor, pemberitahuan pabean merupakan salah satu instrumen administratif yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan pengecualian yang berlaku bagi kategori barang tertentu.

Meski demikian, penerapan ketentuan pidana dalam perkara konkret harus didasarkan pada fakta yang terungkap, alat bukti yang sah, keterangan para pihak, serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.

Karena itu, penilaian terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan MR tidak dapat hanya bertumpu pada adanya barang yang diperiksa atau dugaan awal penyidik. Seluruh aspek yang berkaitan dengan peristiwa tersebut perlu diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami memandang bahwa setiap perkara harus ditempatkan secara proporsional. Dugaan yang disampaikan dalam proses penyidikan perlu diuji berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Tidak boleh ada kesimpulan mengenai kesalahan seseorang sebelum seluruh aspek hukumnya diperiksa melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang,” tambahnya.

Dalam menjalankan tugas sebagai penasihat hukum, H. Rachmad Fadillah memiliki tanggung jawab untuk mendampingi klien sesuai ruang lingkup kewenangannya, termasuk membantu memastikan klien memperoleh kesempatan memberikan keterangan dan memahami hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

“Pendampingan tersebut juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan dilaksanakan sesuai prosedur, tanpa mengurangi kewenangan aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan tindak pidana.” Jelas Rachmad.

Di sisi lain, penegakan hukum di bidang kepabeanan merupakan bagian dari upaya negara menjaga kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.

Oleh sebab itu, menurut Rachmad Fadillah penanganan perkara semacam ini membutuhkan ketelitian dalam memeriksa fakta, kejelasan penerapan aturan, serta penghormatan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat.

“Prinsip kami sederhana: hukum harus ditegakkan, tetapi setiap prosesnya wajib berjalan sesuai hukum. Profesionalitas penegak hukum dan perlindungan hak pihak yang diperiksa bukan dua hal yang bertentangan, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari terwujudnya keadilan,” pungkasnya.

Hingga rilis ini disusun pada 14 Oktober 2026, dokumen penunjukan penasihat hukum yang menjadi dasar pemberitaan belum memuat hasil akhir pemeriksaan, uraian lengkap keterangan MR, maupun penjelasan resmi penyidik mengenai perkembangan terbaru perkara tersebut.

Pemberitaan ini juga tidak dimaksudkan untuk mendahului proses penyidikan ataupun menyimpulkan benar atau tidaknya dugaan yang disangkakan kepada pihak yang diperiksa.(tim_lindonews.com)

Notes :

Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Setiap dugaan wajib dibuktikan melalui proses hukum yang sah, sementara hak untuk memperoleh pembelaan harus tetap dijamin sepanjang proses tersebut berlangsung.

Tim//red